Seputar Notifikasi Kosmetika BPOM RI

Apa itu BPOM? [1]
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Fungsi dan tugas BPOM menyerupai lembaga Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat.


Apa latar belakang adanya BPOM di negara Indonesia? [3][4]
Konsumsi masyarakat cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, maka akan terjadi risiko berskala besar dan luas, serta berlangsung dengan cepat.

Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termaksud guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Badan POM memiliki jaringan nasional dan internasional, serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Sebagian besar produk kosmetika berbahaya didominasi oleh kandungan bahan pewarna yang dilarang (merah K3 dan rhodamin), serta cemaran logam berat seperti timbal dan merkuri. Efek dari bahan berbaya tersebut antara lain dapat menyebabkan diare, muntah-muntah, kerusakan ginjal dan hati, kanker, cacat janin, dsb.

Kenapa sejak tahun 2011 kosmetika menggunakan sistem notifikasi? [5][6][7]
Negara-negara ASEAN sepakat untuk mengupayakan adanya harmonisasi standar dan persyaratan teknis di bidang kosmetika. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, dan daya saing produk ASEAN di pasar global.

Berdasarkan hasil analisis penilaian risiko, kosmetika merupakan produk berisiko rendah sepanjang semua peraturan/regulasi kosmetik dipatuhi oleh produsen. Untuk memudahkan pemasaran produk, pemerintah dituntut untuk membentuk sistem registrasi dimana produk impor tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengurus dokumen.

Sebelum produk diedarkan, pemohon mengajukan notifikasi ke Kepala BPOM. Notifikasi inilah yang nantinya menjadi alat pengawasan pasca peredaran produk (post market surveillance).

Siapakah pemohon notifikasi?
Pemohon notifikasi adalah industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi, importir yang bergerak di bidang kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi.

Bagaimana bentuk pengawasan produk-produk tersebut?
Pengawasan produk yang beredar dilakukan dengan 3 lapis, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.

Kewajiban BPOM
  • melakukan pengawasan terhadap sarana produksi/distribusi, 
  • inspeksi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), 
  • pengambilan sampel dan pengujian laboratorium,
  • audit dokumen informasi produk,
  • pengawasan iklan-iklan, dan
  • monitoring efek samping kosmetika (Meskos).

Kewajiban Pelaku Usaha
  • melakukan pengawasan internal dengan monitoring efek samping kosmetika dan keluhan pelanggan,
  • menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan manfaat produk,
  • menangani keluhan,
  • melakukan penarikan kosmetik yang tidak memenuhi syarat,
  • melaporkan ke BPOM apabila kosmetika yang dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor, 
  • bertanggung jawab terhadap kosmetik yang tidak lagi diproduksi atau diimpo, tetapi masih beredar/diperjualbelikan.

Peran Masyarakat
Masyarakat sebagai konsumen perlu melindungi diri sendiri dengan cara:
  • Cermat memilih dan menggunakan produk kosmetik yang telah memenuhi syarat keamanan mutu dan manfaat.

BPOM bisa dipercaya ngga?
Mengenai persyaratan dan peraturan notifikasi dapat dibaca di dokumen berikut:
Persyaratan Teknis Kosmetika
Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
Peraturan tentang Notifikasi Kosmetika

Dokumen lengkap mengenai Peraturan-peraturan Notifikasi Kosmetika BPOM, bisa kamu unduh di >> link ini <<

FYI!
Harmonisasi persyaratan teknis bahan meliputi delapan metode uji laboratorium, yaitu uji mikrobiologi, uji kadar pengawet, identifikasi beberapa bahan yang dilarang atau dibatasi, identifikasi logam berat (seperti timbal dan merkuri), kortikosteroid, dan zat pewarna yang tidak diizinkan dalam kosmetik.

Kortikosteroid pada dasarnya digunakan untuk pengobatan, jadi tidak diperkenankan untuk masuk dalam formula kosmetik (skin care yang beredar dan dijual bebas di pasaran).

Bagaimana cara cek produk?
Silakan berkunjung ke ceknie.pom.go.id


Sebelum mendapat izin edar, status produk kosmetik adalah ilegal, kecuali kosmetik yang digunakan untuk penelitian dan sampel yang tidak diperjualbelikan.

NA = produk Asia (termasuk produk lokal).
NB = produk Australia.
NC = produk Eropa.
ND = produk Afrika.
NE = produk Amerika.

Ingat! 
Izin kosmetik (skin care dan make up) dikeluarkan oleh BPOM RI, bukan DEPKES.

Bagaimana cara menghubungi BPOM?
HALO BPOM 1-500-533
SMS 08121-9999-533

Email halobpom@pom.go.id
Twitter @BPOM_RI

Jika ada yang ingin kamu laporkan mengenai keluhan, produksi, dan peredaran kosmetik ilegal, silakan kunjungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM seluruh Indonesia atau kirim email ke ulpk@pom.go.id

***

Akhir kata...

Jangan heran kalau merk-merk baru semakin bertambah. Sistem notifikasi BPOM yang berlaku saat ini mempermudah industri kosmetik untuk memasarkan produk-produknya. Meski demikian, pengawasan post market yang dilakukan BPOM cukup ketat. Setelah produk beredar, BPOM mengambil sampel, kemudian memeriksa kesesuaian kosmetik dengan data dan dokumen yang ada.

Adapun kerugian, keluhan, dan kejadian yang tidak diinginkan adalah tanggung jawab industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha.

Saran dari Kepala BPOM [8]
"Konsumen harus cerdas dalam memilih kosmetik. Jangan terbujuk dengan rayu iklan-iklan. Kalau tidak butuh, tidak usah beli."

***

Baca juga : Cek Arti Simbol/Logo Kemasan Produk Kosmetika di Sini

Wallahu a'lam.
Semoga bermanfaat.
Thanks for reading and have a nice day.

Blogging since 2011 // Twenty-something, but not quite grown up // Over-thinker // Acne-proner // Minguk admirer // Addicted to mineral water // Contact : haihanitisblog@gmail.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Bisa juga kirim email ke haihanitisblog@gmail.com atau direct message instagram @haihanitis. EmoticonEmoticon